TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politikus partai koalisi mengisyaratkan Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah berkomunikasi mengenai kemungkinan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK). Komunikasi politik ini diperlukan agar Perpu KPK yang rencananya diteken Jokowi tak ditolak mentah-mentah oleh fraksi-fraksi partai di DPR RI.
"Proses komunikasi politik kami, terutama partai pengusung dengan Pak Jokowi berlangsung terus menerus," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate kepada Tempo, Senin, 30 September 2019. Menurut dia, polemik Undang Undang KPK turut disinggung dalam pertemuan Jokowi dan pimpinan DPR, fraksi, serta pimpinan Komisi III di Istana Merdeka, pada Senin, 23 September lalu.
Pertemuan tengah hari itu membicarakan rencana pengesahan sejumlah rancangan undang-undang, di antaranya RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan. "Tidak secara spesifik (bicara Perpu KPK), tapi perkembangan situasi politik tetap update."
Hal senada disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Politikus Partai Golkar itu memberi isyarat bahwa pemerintah sudah membicarakannya. Namun, dia menyarankan agar persoalan ini ditanyakan kepada para pembantu di kabinet Jokowi.
"Setiap hal yang terjadi pasti para menteri telah membicarakannya dengan pihak terkait mitra-mitranya di parlemen. Nanti cek aja," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
Rencana menerbitkan Perpu KPK memang menjadi dilema bagi Jokowi. Presiden terjebak di antara desakan publik yang mendesak UU KPK hasil revisi dibatalkan dan partai-partai politik yang berkukuh mempertahankan.
Kemungkinan menerbitkan Perpu KPK ini diungkapkan Jokowi Kamis pekan lalu, 26 September seusai bertemu dengan 41 tokoh budayawan, agamawan, hingga pakar hukum di Istana Merdeka. Menurut pakar hukum Bivitri Susanti, yang juga hadir dalam pertemuan itu, Presiden khawatir Perpu KPK akan ditolak oleh DPR. "Saya jelaskan, ya enggak apa-apa kalau ditolak DPR. Sebab, rakyat jadi tahu siapa sebenarnya yang berniat banget membuat KPK mati," kata Bivitri, dikutip dari Koran Tempo edisi Sabtu, 28 September 2019.
Sejumlah politikus partai koalisi langsung merespons pernyataan Jokowi yang mempertimbangkan Perpu KPK. Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Bambang Wuryanto mengatakan Presiden tak menghormati Dewan jika menerbitkan Perpu KPK.
